Dekonstruksi epistemologi pendidikan kepramukaan

Tadarus Kepramukaan

DEKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

(sebuah jalan pulang, bagi yang ingin kembali)

Secara sederhana dekonstruksi epistimologis merupakan sebuah ikhtiar menjawab pertanyaan: "Dari mana sebenarnya nilai-nilai Pendidikan Kepramukaan itu dan bagaimana bentuknya?". Ini pertanyaan substantif bagi yang setuju bahwa keterjebakan Gerakan Pramuka dalam organisasi kekuasaan pasca reformasi, memerlukan jalan pulang, jalan kembali ke jati diri. Bagi yang tidak ingin pulang, sejarah akan mencatat dengan cermat dan adil.

Sejarah mencatat, organisasi kepanduan hingga berlanjut menjadi Gerakan Pramuka mengalami Indigenisasi (pempribumian) dari gagasan awal Baden Powell. Prinsip dasar Baden Powell tetap dipertahankan namun beberapa aspek diadaptasi secara kreatif dan inovatif oleh para tokoh Kepanduan hingga tokoh Gerakan Pramuka agar sesuai dengan konteks, akar budaya, dan nilai-nilai keindonesiaan.

Ada 4 pilar epistimologi pendidikan kepramukaan yaitu pilar kearifan budaya lokal, pilar kebangsaan, pilar ketuhanan dan pilar kebhinekaan.

**Pilar kebudayaan **lahir dari dekolonisasi mental melalui upaya Mangkunegoro VII, yang pertama kali mendirikan kepanduan bercorak nasional pada tahun 1916 di Solo. Prakarsa ini menggunakan kepanduan untuk menempa "Bocah Mangkunegaran" dengan nilai ksatria Jawa sebagai tandingan terhadap kepanduan Belanda yang dianggap mencetak “pekerja dan buruh”.

**Pilar epistimologi **ini diperkaya oleh Ki Hajar Dewantara ketika mendirikan Pandu Anom (Taman Siswa). Kepanduan menjadi arena untuk membentuk mental "merdeka" dengan mengganti istilah-istilah Belanda menjadi istilah lokal, mengutamakan permainan rakyat sebagai media belajar, dan menghapus diskirimasi rasial dari dunia kepanduan.

Pilar kebangsaan, lahir dari “perlawanan” organisasi kepanduan bercorak nasional terhadap organisasi kepanduan Hindia Belanda. KH Agus Salim mencetuskan istilah “Pandu” untuk mengganti istilah Belanda “Padvinderij”. Penggantian ini merupakan pernyataan politik kebangsaan terpenting dalam sejarah kepanduan diIndonesia. Pernyataan ini menggambarkan bahwa kepanduan Indonesia memiliki kedaulatan sendiri, fokus membangun semangat patriotism, konsisten menggunakan istilah Indonesia, mengusung agenda kemerdekaan bangsa dan berani mengibarkan Merah Putih meski di bawah pengawasan ketat tentara kolonial Belanda.

Pilar kebangsaan sebagai epistimologi pendidikan kepramukaan memperoleh legitimasi yang kuat dari Bung Karno, ketika dalam pidatonya menyebut kepanduan sebagai wadah Nation Character Building. Bung Karno menegaskan bahwa Gerakan Pramuka adalah Pancamuka revolusi untuk membangun Manusia Indonesia Baru.

Pilar Ketuhanan sebagai epistimologi pendidikan kepramukaan lahir dari visi, misi dan cetak biru kepanduan berbasis agama. Organisasi kepanduan seperti Hizbul Wathan dengan tokoh KH Ahmad Dahlan, Kepanduan Ansor dengan tokoh KH. Wahab Hasbullan dan KH Mas Mansur, Jong Islamieten Bond Padvinderij dengan tokoh Kasman Singodimejo, Syarikat Islam Afdeeling Padvinderij dengan tokoh KH. Agus Salim, Pandu Katolik dengan tokoh Mgr. Albertus Soegijapranata, Kepanduan Kristen dengan tokoh Dr. Johannes Leimena, hingga kepanduan yang dikembangkan di Bali yang bercorak Hindu dan Kepanduan Tionghoa yang bercorak Budha dan Konghuchu, kesemuanya memberi andil membangun keselarasan antara kesalehan ritual dengan cinta tanah air.

Pada sisi lain Pilar Ketuhanan dalam pendidikan kepramukaan juga melahirkan keseimbangan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Pilar ini diperkuat oleh Sri Sultan HB IX melalui konsep kepemimpinan melayani (servant leadership). Pramuka yang paripurna menurut Kak Sultan adalah mereka yang mampu merendahkan hati, mencintai bangsanya, mendengarkan kebutuhan masyarakat, memberdayakan sesama, dan mengedepankan manusia dan kemanusiaan. Ini adalah sebuah epistimologis pendidikan yang mampu melampaui dari sekadar instruksi organisatoris menuju pengabdian yang tulus.

**Pilar epistimologis **pendidikan kepramukaan yang terakhir adalah pilar kebhinekaan. Keragaman organisasi kepanduan tidak lantas terus bersekat, namun terus mencari titik temu untuk Indonesia Merdeka.

Puncak dari dinamika kebinekaan kepanduan Indonesia terjadi pada momentum Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa ini bukan sekadar deklarasi politik, melainkan sebuah "Epistemological Breakthrough' (terobosan epistemologis) yaitu keragaman pandu berbasis agama, suku, ras dan etnis meleburkan ego sektoralnya demi sebuah identitas baru: Pandu Indonesia. Inilah esensi jati diri Pramuka yang inklusif—sebuah kebinekaan yang tidak meniadakan perbedaan, namun menyatukannya dalam satu tarikan napas perjuangan.

Dari uraian 4 Peliar Epistimologis Pendidikan Kepramukaan yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini menunjukkan bahwa kepanduan di Indonesia adalah sebuah laboratorium nilai yang sangat kaya. Namun, kekayaan nilai ini tidak akan bermakna apa-apa ketika nafsu kuasa lebih dominan daripada nafsu pengabdian, ketika relasi kuasa lebih bernuansa penghambaan daripada kesetaraan untuk menyempurnakan pengabdian, ketika kekuasaan lebih hirau pada menjaga kelanggengannya dengan berbagai cara daripada kualitas pengabdiannya.

Jalan pulang selalu tersedia. Namun selalu sedikit yang ingin menapakinya. Wajar jika kemudian ada tapi tak barmakna optimal. Salam.

**Anis Ilahi Wh Purna Dewan Kerja Yogya

Foto: **franhtgl